BANDA ACEH – Kebijakan keuangan pemerintah dalam melahirkan berbagai program yang dirasakan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh rakyat, dinilai masih sangat kurang efektif. Kondisi seperti itu, seharusnya mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah daerah di kabupaten/kota, bisa melakukan kajian-kajian rutin tentang efektifitas belanja daerah. Sehingga program-program lebih bermanfaat bisa dilakukan.
“Namun, kembali lagi pada keberanian dan kemauan seorang pemimpin mau atau tidak. Karena selama ini program yang dilakukan lebih mengarah pada kepentingan yang tidak dirasakan menfaatnya langsung oleh rakyat.”
Demikian diungkapkan Dosen FEB USK-Koordinator PSKDU USK Gayo Lues, DR Syukriy Abdullah SE MSi, yang hadir sebagai narasumber mengisi talkshow interaktif bersama flower Aceh dan Unicef Indonesia yang disiarkan langsung di Radio Serambi FM, Minggu (31/10/2021).
Dipandu oleh host Indayani, talkshow tersebut mengangkat tema ‘Kajian Kebijakan Keuangan Daerah untuk Perlindungan Sosial Anak di Aceh’.
Menurut DR Syukriy, berbicara dalam konteks kewenangan daerah, otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, pemerintah dan DPR di provinsi dan kabupaten/kota diberi ruang yang cukup besar dalam memutuskan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi daerahnya.
“Pemerintah provinsi diberi ruang seluas-luasnya mempergunakan anggaran, misalnya itu Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta Penadapatan Asli Daerah (PAD). Kecuali itu Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana daerah hanya menjalankan sesuai peruntukannya,” terang Syukriy.
Ia pun mengapresiasi Pemerintah Kota Sabang, dimana arah kebijakan penggunaan keuangan daerah tepat sasaran dengan Program Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh) yang menyasar anak-anak balita atau usia 0 sampai 6 tahun secara universal, tanpa melihat status miskin atau kaya.
“Geunaseh ini sebuah program yang patut diapresiasi, karena prinsipnya untuk meningkatkan kualitas generasi muda Sabang ke depan, dari 0 sampai 6 tahun. Program ini pun bersentuhan dengan aspek kesehatan, pendidikan, meski nominal yang diterima setiap keluarga tiap bulannya itu tidak seberapa, tapi secara terus menerus,” terangnya.
Ia pun menerangkan Kota Sabang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memutuskan kebijakan keuangan. Dimana manfaat tersebut saat ini kata Syukriy dirasakan langsung perubahannya dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di Kota Sabang saat ini, pungkasnya.(mir)
Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2021/11/01/kebijakan-keuangan-daerah-tergantung-pemimpin.